Perang Aceh

BAB I

PENDAHULUAN

Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada 1873 hingga 1904. Kesultanan Aceh menyerah pada 1904, tapi perlawanan rakyat Aceh dengan perang gerilya terus berlanjut. Pada tanggal 26 Maret 1873 Belanda menyatakan perang kepada Aceh, dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Pada 8 April 1873, Belanda mendarat di Pantai Ceureumen dibawah pimpinan Kohler, dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baiturrahman. Kohler saat itu membawa 3.198 tentara. Sebanyak 168 di antaranya para perwira, Perang pertama (1873-1874), yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan Belanda yang dipimpin Kohler. Kohler dengan 3000 serdadunya dapat dipatahkan, dimana Kohler sendiri tewas pada tanggal April 1873. Sepuluh hari kemudian, perang berkecamuk di mana-mana. Yang paling besar saat merebut kembali Masjid Raya Baiturrahman, yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan. Ada di Peukan Aceh, Lambhuek (Lambuk), Lampu’uk, Peukan Bada, sampai Lambada, Krueng Raya. Beberapa ribu orang juga berdatangan dari Teunom, Pidie, Peusangan, dan beberapa beberapa wilayah lain.

Perang kedua (1874-1880), dibawah Jenderal Van Swieten berhasil menduduki Keraton Sultan, 26 Januari 1874, dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. 31 Januari 1874 Jenderal Van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari Kerajaan Belanda. Ketika Sultan Machmud Syah wafat 26 Januari 1874, digantikan oleh Tuanku Muhammad Dawod yang dinobatkan sebagai Sultan di masjid Indragiri. Perang pertama dan kedua ini adalah perang total dan frontal, di mana pemerintah masih berjalan mapan, meskipun ibu kota negara berpindah-pindah ke Keumala Dalam, Indra Puri dan tempat-tempat lain.

Perang ketiga (1881-1896), perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fi’sabilillah. Dimana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1904. Dalam perang gerilya ini pasukan Aceh dibawah Teuku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Pada tahun 1899 ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van Der Dussen di Meulaboh, Teuku Umar gugur. Tetapi Cut Nyak Dhien istri Teuku Umar kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya.
Perang keempat (1896-1910) adalah perang gerilya kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan Kesultanan.

Latar belakang

Perang Aceh disebabkan karena:

Belanda menduduki daerah Siak. Akibat dari Perjanjian Siak 1858. Di mana Sultan Ismail menyerahkan daerah Deli, Langkat, Asahan dan Serdang kepada Belanda, padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda, berada di bawah kekuasaan Aceh. Belanda melanggar perjanjian Siak, maka berakhirlah perjanjian London 1824. Isi perjanjian London adalah Belanda dan Britania Raya membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara yaitu dengan garis lintang Singapura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Perbuatan Aceh ini didukung Britania. Dibukanya Terusan Suez oleh Ferdinand de Lessep. Menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. Dibuatnya Perjanjian Sumatera 1871 antara Inggris dan Belanda, yang isinya, Britania memberikan keleluasaan kepada Belanda untuk mengambil tindakan di Aceh. Belanda harus menjaga keamanan lalulintas di Selat Malaka. Belanda mengizinkan Britania bebas berdagang di Siak dan menyerahkan daerahnya di Guyana Barat kepada Britania. Akibat perjanjian Sumatera 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan Konsul Amerika, Italia, Turki di Singapura. Dan mengirimkan utusan ke Turki pada 1871. Akibat hubungan diplomatik Aceh dengan Konsul Amerika, Italia dan Turki di Singapura, Belanda menjadikan itu sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Wakil Presiden Dewan Hindia Nieuwenhuyzen dengan 2 kapal perangnya datang ke Aceh dan meminta keterangan dari Sultan Machmud Syah tentang apa yang sudah dibicarakan di Singapura itu, tetapi Sultan Machmud menolak untuk memberikan keterangan.


 

BAB II

PERANG ACEH, SEBUAH BENTUK PERLAWANAN TERHADAP BELANDA[1]

Kesultanan Aceh berkembang sebagai negara merdeka pada abad kelima belas. Pada awal abad ketujuh belas, kesultanan Aceh mencapai puncak kekuasaan politik dan ekonomi, dan merupakan salah satu negara terbesar di kawasan ini. Pada saat ini, itu memiliki kontrol atas sebagian besar dari kedua pulau Sumatera di masa kini Indonesia dan semenanjung Malaka di Malaysia.  Pada abad kedelapan belas, Aceh memihak berulang kali dengan kekuatan-kekuatan kolonial Inggris di wilayah melawan Belanda. Dengan Perjanjian London 1824 – antara Inggris dan Belanda-kemerdekaan Aceh dijamin melawan ekspansi Belanda lebih lanjut di nusantara. Namun, dengan perkembangan intervensi kolonial di wilayah tersebut, dan intensitas tumbuh dari pengiriman melalui Selat Malaka, insiden pembajakan Aceh menjadi lebih dan lebih merupakan gangguan bagi pemerintah kolonial kedua Belanda dan Inggris. Hal ini menyebabkan perubahan dalam kebijakan kolonial Belanda, di mana aneksasi Aceh menjadi pilihan.

Perjanjian Sumatera tahun 1871 antara Inggris dan Belanda difasilitasi pergeseran dalam kebijakan. Dengan perjanjian itu, Belanda mendapat kebebasan di Sumatera bagian utara, sedangkan Inggris mempertahankan akses ekonomi ke Aceh. Perjanjian ini adalah bagian dari paket kesepakatan-meskipun tidak pernah diakui secara resmi sebagai-seperti yang juga melibatkan pengalihan harta Belanda di Pantai Emas (Afrika Barat) dan sebuah perjanjian untuk perekrutan tenaga kerja kuli di India untuk koloni Belanda dari Suriname di Hindia Barat. Dengan tangannya yang bebas di Aceh, hadiah bergengsi kolonial serta daerah pertanian yang kaya dan repositori dari minyak mineral, aneksasi Aceh menjadi prioritas bagi Belanda. Perjuangan militer yang terjadi di Aceh selama empat puluh tahun, 1873-1913, adalah untuk menjadi sangat sentral dalam membentuk Hindia Belanda negara kolonial dan, akhirnya, Republik Indonesia.

Siasat Snouck Hurgronje

Untuk mengalahkan pertahanan dan perlawan Aceh, Belanda memakai tenaga ahli Dr Snouck Hurgronje yang menyamar selama 2 tahun di pedalaman Aceh untuk meneliti kemasyarakatan dan ketatanegaraan Aceh. Hasil kerjanya itu dibukukan dengan judul Rakyat Aceh (De Acehers). Dalam buku itu disebutkan strategi bagaimana untuk menaklukkan Aceh.

Usulan strategi Snouck Hurgronje kepada Gubernur Militer Belanda Johannes Benedictus van Heutsz adalah, Supaya golongan Keumala (yaitu Sultan yang berkedudukan di Keumala) dengan pengikutnya dikesampingkan dahulu. Tetap menyerang terus dan menghantam terus kaum ulama. Jangan mau berunding dengan pimpinan-pimpinan gerilya. Mendirikan pangkalan tetap di Aceh Raya. Menunjukkan niat baik Belanda kepada rakyat Aceh, dengan cara mendirikan langgar, masjid, memperbaiki jalan-jalan irigasi dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh.[2]
Ternyata siasat Dr Snouck Hurgronje diterima oleh Van Heutz yang menjadi Gubernur militer dan sipil di Aceh (1898-1904). Kemudian Dr Snouck Hurgronje diangkat sebagai penasehatnya.

Dalam buku “Politik Islam Hindia Belanda” karangan H. Aqib Sumanto ini membahas persoalan mengenai bagaimana peranan Islam dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mempertahankan daerah jajahan dan berupaya agar dapat menarik perhatian dan mempengaruhi masyarakat pribumi.

Buku ini membahas beberapa pokok yang penting diantaranya:

  1. Usaha Snouck Hurgronje untuk membuat suatu sistem  baru yang lebih mementingkan dan sedikit menghargai Islam
  2. Adanya Pan Islam yang mulai ditakuti oleh pemerintah Hindia Belanda dan diangap sebagai ancaman besar kedudukan Belanda di Indonesia
  3. Ada kantor organisasi Belanda Het kantoor voor Inlandsche zaken yang berfungsi sebagai lembaga atau kantor pemerintah pada umumnya tetapi kantor ini bertugas lebih kepada upaya pertahanan kedudukan Belanda.

Semenjak kedatangnanya,, Belanda selalu menghadapi perlawanan dan tantangan dari rakyat, terutama dari orang-orang Islam yang lebih gigih dan sangat kokoh, seperti perang Paderi, perang Diponegoro, perang Aceh dan masih banyak lagi bentuk perlawanan dari Islam. Oleh karena itu Belanda sangat takut dan menganggap Islam sabagai ancaman dan mulai berfikir dan berupaya untuk menaklukkannya, cara yang ditempuh Belanda satu-satunya yang dilakukan oleh Snouck  dengan mempelajari Islam langsung dari Arab,  ternyata usaha yang dilakukakn ini berhasil dan mampu menarik perhatian orang Islam. Satu hal yang paling penting dicatat dari perkataannya adalah “musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama tetapi Islam sebagai doktrin” menghadapi ini Snouck membagi Islam dalam arti “ibadah”’ dan Islam dalam arti “kekuatan social politik” hal inilah yang dijadikannya sebagai terobosan untuk menaklukkan Islam dan dikenal dengan Islam politiek[3].

Dalam perkembangannya ternyata politick yang disarankan oleh Snouck ternyata mulai memudar seiring perkembangan pengetahuan orang-orang Islam. Sejalan dengan itu Belanda membangun debuah organisasi yang bertugas sebagai sebuah inteligen karena kantor ini melaporkan ssemua kegiatan, perubahan yang terjadi dalam masyarakat Islam pribumi. Inilah yang disebut sebagai sebuah kantor yang diberi nama Het kantoor voor Inlandsche zaken . kantor iniberdiri pada tahun 1918 mayoritas pribumi beragama Islam maka urusanyang ditanganinya juga berhubungan dengan agama Islam, dan orang-orang pribumi menyebut kantor ini dengan sebutan kantor agama. Yang paling menarik dan unik dari kantor ini adalah semuanya bergerak dibidang keIslaman tetapi pemimpinnya tidak pernah ada dari orang Islam asli pribumi, dan orang yang diperkerjakan disini adalah orang yang disamping mampu berbahas Indonesia dan Arab tetapi juga harus menguasai hukum-hukum Islam.

Taktik perang

Taktik perang gerilya Aceh ditiru oleh Van Heutz, dimana dibentuk pasukan marsuse yang dipimpin oleh Christoffel dengan pasukan Colone Macan yang telah mampu dan menguasai pegunungan-pegunungan, hutan-hutan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan-gerilyawan Aceh.

Taktik berikutnya yang dilakukan Belanda adalah dengan cara penculikan anggota keluarga gerilyawan Aceh. Misalnya Christoffel menculik permaisuri Sultan dan Tengku Putroe (1902). Van Der Maaten menawan putera Sultan Tuanku Ibrahim. Akibatnya, Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari 1902 ke Sigli dan berdamai. Van Der Maaten dengan diam-diam menyergap Tangse kembali, Panglima Polim dapat meloloskan diri, tetapi sebagai gantinya ditangkap putera Panglima Polim, Cut Po Radeu saudara perempuannya dan beberapa keluarga terdekatnya. Akibatnya Panglima Polim meletakkan senjata dan menyerah ke Lhokseumawe pada Desember 1903. Setelah Panglima Polim menyerah, banyak penghulu-penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Polim. Taktik selanjutnya, pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh yang dilakukan dibawah pimpinan Van Daalen yang menggantikan Van Heutz. Seperti pembunuhan di Kuta Reh (14 Juni 1904) di mana 2.922 orang dibunuhnya, yang terdiri dari 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan. Taktik terakhir menangkap Cut Nyak Dhien istri Teuku Umar yang masih melakukan perlawanan secara gerilya, dimana akhirnya Cut Nya Dien dapat ditangkap dan diasingkan ke Cianjur.

Surat perjanjian tanda menyerah

Selama perang Aceh, Van Heutz telah menciptakan surat pendek (“Korte Verklaring”, Traktat Pendek) tentang penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah. Dimana isi dari surat pendek penyerahan diri itu berisikan, Raja (Sultan) mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda, Raja berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri, berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan Belanda. Perjanjian pendek ini menggantikan perjanjian-perjanjian terdahulu yang rumit dan panjang dengan para pemimpin setempat

  1. A.    Pembagian perang Aceh

Perang Aceh dapat dibagi menjadi tiga tahap: 1873 pada 1893, 1894-1903, dan 1904-1913. Tahap pertama digembar-gemborkan upaya Belanda menaklukkan Aceh beberapa dan menenangkan. Pada bulan Maret 1873 Tentara Hindia Belanda di bawah komando Mayor Jenderal JHR Kohler menyerang ibukota Aceh, Banda Aceh atau Kutaraja. Ide di balik serangan itu untuk merebut istana dibentengi sultan, Kraton tersebut, dirasakan oleh Belanda sebagai pusat administrasi kesultanan. Ekspedisi, yang terdiri dari kekuatan tiga ribu lengkap infanteri dan artileri, dipukuli kembali dari Kraton tersebut. Sultan Mahmud Syah (m. 1870-1874) menyelenggarakan suatu perlawanan bersenjata baik dan bertekad untuk Belanda bahwa penaklukan masjid berubah masam ketika Mayor Jenderal Kohler tewas di sana. Pasukan ekspedisi harus mundur dengan 56 tewas dan 438 terluka.

Akhir tahun 1873 sebuah ekspedisi kedua diselenggarakan dengan tujuan yang sama, tetapi juga untuk menyelamatkan muka. Tentara Belanda bersenjata lebih baik saat ini dan diletakkan di bawah komando Letnan Jenderal yang sangat berpengalaman Jan van Swieten. Pasukan terdiri dari lebih dari 8.500 pria, dan 1.500 tentara tambahan sebagai cadangan, serta beberapa ribu pelayan dan pembawa. Banda Aceh ditangkap, dan sultan dikejar dari kota. Sultan Mahmud Syah tidak memberikan perlawanan, melainkan mundur ke perbukitan. Setelah kematiannya dari kolera, ia digantikan oleh Sultan Ibrahim Mansur Syah (m. 1875-1907), yang, meskipun boneka, berperan penting dalam mempersatukan oposisi melawan Belanda.

Pada tahap awal perang, Belanda terlalu dibesar-besarkan kekuatan sultan. Aceh bukan negara bersatu diperintah oleh pengadilan sultan. Oleh karena itu, upaya Belanda di Aceh menundukkan tidak hanya militer bermasalah, tetapi juga secara politik tidak berhasil. Ini berarti bahwa bahkan ketika perwakilan lokal negara Aceh dan bangsawan, uleebelang itu, menyerah setelah wafatnya sultan pada tahun 1874, perlawanan militer terus berlanjut. Band Bersenjata petani, dihubungkan melalui identitas Islam umum serta hubungan kekerabatan dan desa, berjuang serangkaian pertempuran gerilya yang sangat sukses melawan pendudukan Belanda.

Meskipun situasi militer genting, pemerintah Belanda menyatakan perang di Aceh berakhir pada 1880. Tentara Belanda membuat sebuah sistem enam belas benteng (benteng) untuk mengelilingi para pejuang gerilya yang tersisa, dan mengembangkan sistem jalan dan trem menghubungkan benteng-benteng dan menetapkan zona terkontrol. Di depan disebut terkonsentrasi, kekuatan elit khusus dibentuk (yang marsose Korps) dilaksanakan operasi kontra, memanfaatkan taktik gerilya sendiri. Setelah tahun 1893 Belanda meninggalkan strategi front terkonsentrasi sebagai taktik berhasil, tapi pasukan elit melanjutkan operasi mereka, sekarang berpatroli area hotspot pada skala yang lebih kecil dengan kolom mobile.

Upaya Belanda untuk membangun aliansi dengan para pemimpin lokal melalui pasokan senjata dan opium, serta pembayaran uang, ditandai paruh pertama tahap kedua dari Perang Aceh (1894-1903). Sekutu paling terkenal dari Belanda adalah pemimpin lokal Teuku Umar (1854-1899), yang mendirikan tentara sendiri dengan bantuan dan persetujuan dari Belanda pada tahun 1894. Namun, dua tahun kemudian, ia beralih sisi dan menyalakan Hindia Belanda dengan kekuatan Angkatan Darat, yang bersenjata dengan persenjataan modern yang disediakan oleh Belanda. Setelah kampanye yang panjang untuk menetralkan Teuku Umar dan pasukannya, tentara Belanda akhirnya mengejarnya dan membunuhnya pada 1899.

Petugas militer JB van Heutsz (1851-1924) dan penasehat pemerintah dan ulama Islam Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) didominasi kebijakan pemerintah di Aceh pada akhir 1890-an. Berdasarkan penelitian lapangan di Aceh 1891-1893, Snouck Hurgronje menyarankan kuat bahwa Belanda berangkat dari menunggu dan melihat kebijakan dan mematahkan perlawanan Aceh dengan kekuatan. Snouck Hurgronje dipromosikan pandangan bahwa perlawanan di Aceh adalah agama dalam karakter, yang dipimpin oleh pemimpin Islam fanatik (ulama) yang berniat melancarkan perang suci atau jihad melawan Belanda kafir. Pemerintah ragu-ragu, namun, dan hanya mengadopsi usulan Snouck Hurgronje pada tahun 1896 setelah beberapa insiden. Pelaksanaan kebijakan baru itu di tangan van Heutsz Mayor (kemudian Umum). Snouck Hurgronje mendorong untuk janji van Heutsz sebagai gubernur sipil dan militer dari Aceh, yang pengangkatan muncul pada tahun 1898. Snouck Hurgronje diangkat sebagai penasihat untuk urusan adat dan bahasa Arab pada tahun yang sama, dan dalam posisi ini ia menjabat sebagai kedua Van Heutsz pada command 1898-1903.

Pasifikasi Aceh menjadi unjuk kekerasan Teladan dalam hal ini adalah. Ekspedisi Gayo dari 1900-1903 di bawah Letnan Kolonel GCE van Daalen (1863-1930), yang mengakibatkan kematian sekitar tiga ribu orang, lebih dari sepertiga dari mereka adalah perempuan dan anak. Taktik teror adalah bentuk lanjutan dari taktik antiguerrilla dikembangkan oleh pasukan Belanda khusus lebih dari satu dekade sebelumnya.

Setelah 1900 hasil pemikiran Snouck Hurgronje dan Van Heutsz tentang pengamanan mulai berbeda, dengan hasil bahwa Aceh kiri mantan pada tahun 1901, meskipun ia secara resmi disimpan posisinya hingga 1903. Meskipun perbedaan pendapat mereka tentang kebijakan, Snouck tetap setia kepada Van Heutsz dalam arti bahwa ia merekomendasikan pengangkatannya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1904 dan menolak untuk memimpin sebuah komisi penyelidikan atas pembantaian Gayo. Pada tanggal 10 Februari 1903, Sultan Aceh menyerah kepada pemerintah Belanda. Permusuhan antara Belanda dan pasukan Aceh telah berubah menjadi perang karena gesekan. Komando van Heutsz diburu sultan turun selama bertahun-tahun, membuat hidup tidak mungkin. Penangkapan para pemimpin politik lain dari latar belakang yang mulia bersama dengan keluarga mereka memecahkan belakang oposisi resmi dan terorganisir. Selain itu, Van Heutsz melihat peran Sultan dalam Aceh kolonial.

Namun demikian, perang belum berakhir Fase terakhir perang, antara 1904 dan 1913, terlibat kelanjutan taktik gerilya terhadap para pemimpin lokal,. Tetapi ini adalah barisan belakang tindakan oleh sisa perlawanan militer sekali luas. Karena tahun kehadiran militer Belanda, teror, penindasan, penghancuran desa dan masyarakat, dan relokasi paksa berulang populasi desa, negara ini hancur dan penduduk secara psikologis rusak. Apa Snouck Hurgronje telah diabaikan dalam analisis aslinya dari tahun 1890-an awal adalah bahwa Aceh telah datang di bawah pengaruh nasionalisme dan perlawanan melawan Belanda adalah sebanyak sebuah gerakan sosial dari orang-orang biasa berjuang untuk emansipasi dari obligasi feodal mereka sebagai itu adalah agama gerakan. Menghancurkan perlawanan melalui kekerasan juga berarti pembusukan mental, apatis, dan akhirnya kehancuran masyarakat. Keadaan ini akan mengganggu upaya Belanda untuk mengembangkan daerah tersebut menjadi provinsi kolonial layak sampai Jepang memaksa mereka keluar pada tahun 1942, seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan.

 

DAFTAR PUSTAKA

Ramli Harun, Hikayat perang Aceh, Depertemen Pendidikan dan Budaya

Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, Penerbit LP3ES, Tahun 1985

M.C.Ricklef, Sejarah Indonesia modern 1200 – 2008,

Strategi Belanda Melumpuhkan Islam Biografi C. Snouck Hurgronje, Lathiful Khuluq, Pustaka Pelajar, 2002.

Dr. Daud Rasyid, MA, Fenomena Sunnah di Indonesia, Potret Pergulatan Melawan Konspirasi Hal. 196-199 (Usamah Press, Jakarta Cet I Agustus 2003)


[1] M.C Riecklef, Sejarah Indonesia modern 1200 – 2008.

[2] Strategi Belanda Melumpuhkan Islam Biografi C. Snouck Hurgronje, Lathiful Khuluq, Pustaka Pelajar, 2002.

[3] Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, Penerbit LP3ES, Tahun 1985

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s